Pura – pura bergaya hidup sederhana atau sederhana yang direkayasa, itu namanya kemunafikan. Munafik adalah sifat terkeji dan terbejat. Seburuk – buruknya pemimpin adalah pemimpin munafik.
Berikut ini BUKTI – BUKTI ketidakjujuran Jokowi :
Kesaksian dari mantan Sekda Solo Supradi Kertamenawi sebenarnya bukan informasi baru sebab sudah sejak dua tahun lalu kebobrokan Solo di masa kepemimpinan Jokowi sudah tercium, akan tetapi baru sekaranglah ada kesaksian dari “orang dalam” sendiri.
Bila mengurus kota Solo saja gagal maka tentu kegagalan yang sama juga terulang kembali ketika Jokowi memimpin Jakarta, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai akuntan negara menemukan 86 kebocoran pada APBD Jakarta Tahun 2013 mencapai Rp. 2trilyun; dan kebocoran ini belum termasuk kerugian akibat memasukan Bus TransJakarta berkarat oleh seorang mantan timsesnya, Michael Bimo Putranto, yang menggerus keuangan negara hingga Rp. 3,7trilyun. Selain itu BPK juga menemukan banyak realisasi belanja yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban (nota, kuitansi yang dilengkapi identitas perusahaan, dan lain sebagainya).
Beberapa temuan tersebut antara lain:
1. Pembuatan sistem informasi berupa e-surat, e-dokumen, e-harga, e-budgeting, sistem belanja hibah dan bansos, e-aset, e-fasom-fasum, e-pegawai melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Hasil atau output dari kegiatan tersebut tidak sesuai kesepakatan hingga merugikan keuangan daerah hingga Rp. 1,42miliar.
2. Kartu Jakarta Sehat/KJP bermasalah dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 13,34miliar karena penerimanya banyak yang ganda, yaitu sebesar 9.006 nama.
3. Biaya Operasional Pendidikan untuk Sekolah Negeri senilai Rp. 1,54trilyun tidak dicatat dan tidak ada dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban, dan hasil pengujian pada 11 sekolah negeri terindikasi kerugian senilai Rp. 8,29miliar, artinya kerugian keuangan daerah yang sebenarnya masih jauh lebih besar.
4. Penyaluran dana Hibah BOP swasta sebesar Rp. 6,05miliar tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak efektif (boros), misalnya sekolah menerima BOP padahal tidak pernah mengajukan proposal tapi dana tersebut tidak dimanfaatkan, dan selain itu ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 2,19miliar.
5. Realisasi program penataan kampung tidak efektif (boros); selain itu sebanyak 90 rumah didirikan di atas lahan dengan peruntungan drainase tata air dan jalan (melanggar rencana tata ruang). Selain itu dari targer Rp. 214miliar hanya terealisasi sebesar Rp. 75miliar.
6. Pengadaan bus TransJakarta tahun 2013 (kasus Michael Bimo Putranto) tidak wajar dan tidak sesuai ketentuan alias melanggar hukum yang berlaku.
7. Pencairan uang cadangan di Dinas PU pada akhir 2013 senilai Rp. 110,04miliar tidak wajar sebab sebesar Rp. 104,62miliar ditransfer ke rekening pribadi kepala seksi di kecamatan, kepala seksi di sudin, dan kepala bidang. Pencairan dana ini tidak punya pertanggung jawaban dan pekerjaan pembangunan jalan tidak sesuai spesifikasi teknis dengan total kerugian Rp. 6,73miliar.
Mengenai laporan BPK dapat dilihat di:
Kegagalan dan bobroknya kinerja Jokowi selama memimpin Jakarta yang belum diulas oleh BPK sebenarnya masih sangat banyak sekali, antara lain:
1. Sistem Kartu Jakarta Sehat Jokowi yang gagal hingga menyebabkan kematian banyak warga Jakarta dan menimbulkan kekacauan luar biasa pada puskesmas dan rumah sakit mitra KJS hingga Kementerian Kesehatan turun tangan mengganti sistem ala Jokowi dengan INA-CBG yang disiapkan untuk BPJS.
2. Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Korporasi/Corporate Social Responsibility/CSR yang kacau dan digunakan untuk kepentingan politik sebagaimana pernah disampaikan Faisal Basri, pendiri Indonesia Corruption Watch/ICW:
“Saya sudah duga pasti [CSR] akan bermasalah. Namanya gubernur [Jokowi] kan orang politik, nanti kan takutnya dibawa untuk kepentingan pemilu, kepentingan politik, kepentingan partai, gimana.”
3. Jokowi terlalu sering menggunakan hari-hari kerja untuk urusan partai dan urusan pribadi sehingga pekerjaan Jokowi harus dikerjakan oleh Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagaimana disampaikan oleh Fadjroel Rahman seorang aktivis dan Ahok sendiri.
4. Relokasi pedagang kaki lima/PKL di Tanah Abang ke Blok G Pasar Tanah Abang masih menyisakan persoalan besar dan sama sekali tidak menyelesaikan masalah, terbukti banyak PKL yang gulung tikar sebagaimana kesaksian Tarmiji, Koordinator Komunitas Pasar Tanah Abang.
5. Mangkraknya pembangunan monorel akibat ketidaksiapan Pemprov DKI dan kontraktor terpilih padahal sudah ada groundbreaking dan MRT sudah menjadi pengetahuan umum sehingga tidak saya carikan refernsi lagi.
6. Prijanto, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengungkap bahwa salah satu keluhan anak buah Jokowi di Balai Kota adalah Jokowi tidak paham persoalan administrasi dan banyak berkas menumpuk belum ditandatangan dan Jokowi hanya peduli untuk meletakan batu pertama pada sebuah proyek supaya dikenang sebagai gubernur yang peduli pada rakyat (95% pekerjaan Jokowi tahun 2014 adalah kegiatan seremonial seperti peresmian dimulainya proyek dan peresmian proyek).
7. Revitalisasi Waduk Pluit sudah berhenti sejak November 2013 sampai sekarang karena Pemprov DKI hanya memusatkan pembangunan Taman Waduk Pluit, sementara sebelum revitalisasi berhenti, pengerukan baru dilakukan pada wilayah waduk seluas 20 hektar dari total luas 60 hektar dan pada kedalaman 1 meter dari total kedalaman waduk 10 meter. Tidak heran apabila hari ini Waduk Pluit mulai ditutupi enceng gondok yang membuktikan tingkat kekotoran Waduk Pluit.
8. Ketika masih berada di Solo, Jokowi berkata bahwa mengatasi banjir Jakarta sangat mudah, namun di tangannya banjir besar lima tahunan di Jakarta berubah menjadi banjir setiap tahun, sebagaimana kesaksian berikut:
a. Jack (40), warga RT 03/03, Gang Lima, Kampung Pulo yang bekerja sebagai tukang ojek motor mempertanyakan alasan banjir besar lima tahunan menjadi banjir tahunan.
b. Achmad Zukri, Kepala Bidang Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), menyampaikan rasa heran atas banjir besar tahun 2014 padahal intensitas curah hujan lebih rendah daripada 2013 karena hujan di Jakarta lebih banyak terdistribusi secara merata di semua wilayah dan tidak terpusat pada daerah tertentu saja dan hujan tidak selebat tahun 2013 sebab hujan sudah dicicil sejak malam tahun baru.
c. Hadi Widodo, petugas pintu air Manggarai menyatakan bahwa kondisi banjir tahun ini separah banjir besar 2007. Fakta lain bahwa saat ini kita sedang mengalami banjir besar walaupun intensitas dan curah hujan ada pada kondisi normal adalah jebolnya tanggul kali sekretaris, Jakarta Barat. Terakhir kali tanggul ini jebol adalah tahun 2002.
http://m.okezone.com/read/2014/01/19/500/928349/warga-protes-banjir-lima-tahunan-kok-jadi-tiap-tahun
9. Terjadi duplikasi anggaran pada Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp. 700miliar dan mark up sebesar Rp. 500miliar dan ICW kecewa karena Jokowi terlihat tidak peduli pada fakta kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 1,2trilyun tersebut.
10. Pelayanan bus TransJakarta mulai menurun drastis setelah berada di tangan Jokowi, terbukti sejak Juni 2013 sampai hari ini, sudah tidak terhitung bus TransJakarta yang mogok atau terbakar/meledak karena pengadaan bus-bus TransJakarta baru dimenangkan oleh perusahaan fiktif dan menjadi bahan untul “diproyekin” oleh tim sukses Jokowi, yaitu Michael Bimo Putranto dan David Herman Jaya.
Kebobrokan hasil kinerja dari pemerintahan Jokowi di Jakarta juga dijelaskan oleh mantan timses Jokowi bernama Nanik S. Deyang, wartawati senior bahwa sejak Desember 2012, Jokowi sudah nafsu mau jadi presiden dan itulah sebabnya dia rancang dalam setahun akan memaksakan untuk membuat “proyek monumental” yang akan dibicarakan orang meski sebenarnya ala kadarnya.
Label artikel Joko Widodo |
Jokowi |
PKI
judul BERSIH JUJUR SEDERHANA-TERNYATA HANYA PENCITRAAN...By : PEDULI FAKTA
Ditulis oleh:
Unknown - Kamis, 26 Juni 2014
Belum ada komentar untuk "BERSIH JUJUR SEDERHANA-TERNYATA HANYA PENCITRAAN"
Posting Komentar