Indonesia memang sudah 70 tahun merdeka dari penjajahan fisik (militer). Namun, sejak merdeka tahun 1945 dari penjajahan fisik (militer) hingga saat ini, sesungguhnya negeri ini masuk dalam perangkap penjajahan gaya baru, yakni penjajahan non – fisik (non – militer). Artinya, hingga kini Indonesia sesungguhnya masih terjajah dan belum sepenuhnya merdeka secara hakiki.
Penjajahan (imperialisme) adalah politik untuk menguasai wilayah lain demi kepentingan pihak yang menguasai. Penjajahan gaya lama dilakukan dengan kekuatan militer, mengambil-alih dan menduduki satu wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial di Negara/wilayah jajahan. Namun, cara ini secara umum sudah ditinggalkan karena membangkitkan perlawanan dari penduduk wilayah yang dijajah, yang merasakan langsung penjajahan secara nyata. Karena itu penjajahan akhirnya dilakukan dengan gaya baru yang tidak mudah dirasakan oleh pihak terjajah, yaitu melalui control serta menanamkan pengaruh ekonomi, politik, pemikiran, budaya, hokum dan hankam atas wilayah yang djajah. Namun, tujuan akhirnya sama, yaitu mengalirkan kekayaan wilayah itu ke negara penjajah.
Indonesia adalah contoh nyata negeri yang masih terjajah. Dari sisi pembuatan aturan dan kebijakan, banyak sekali UU di negeri ini yang didiktekan oleh pihak asing. Di antaranya melalui LoI dengan IMF. Banyak utang – yang sesungguhnya menjadi alat penjajahan – dialirkan ke Indonesia oleh berbagai lembaga donor baik IMF, Bank Dunia, ADB, Usaid dan sebagainya. Perubahan konstitusi negeri ini pun tak lepas dari peran dan campur tangan asing. Banyak dari UU itu disponsori bahkan draft(rancangan)-nya dibuat oleh pihak asing di antaranya melalui program utang, bantuan teknis, dan lainnya.
Akibatnya, lahir banyak UU dan kebijakan Pemerintah yang bercorak neoliberal, yang lebih menguntungkan asing dan swasta serta merugikan rakyat banyak. UU bercorak liberal itu hakekatnya melegalkan penjajahan baru (neoimperialisme) ini. Karena itu meski sudah 70 tahun “merdeka” negeri ini masih banyak bergantung pada asing. Bahan pangan baik makanan pokok, garam, gandum, kedelai, susu dan lain-lain banyak impor. Akibat ketergantungan itu, ditambah permainan para pelaku pasar yang berwatak kapitalis, gejolak harga-harga menjadi fakta keseharian. Melonjaknya harga daging sapi dan cabe saat ini adalah salah satunya.
Akibat UU dan kebijakan neoliberal, sumber daya alam dan kekayaan negeri ini lebih banyak dikuasai oleh swasta asing dan aseng. Pengerukan kekayaan negeri demi kemakmuran asing dan aseng yang dijalankan oleh banyak perusahaan asing dan aseng pun – mirip zaman VOC dulu – terus berlangsung . Yang paling baru, PT. Freeport yang telah mengeruk kekayaan emas di bumi Papua baru saja diberi perpanjangan khusus ijin mengekspor kosentrat tembaga sebanyak 775 ribu ton.
Di sisi lain, juga lahir banyak kebijakan neoliberal yang meminimalkan peran negara dalam mengurus rakyat. Bahkan tanggung jawab negara dialihkan ke pundak rakyat. Tanggung jawab pelayanan kesehatan, misalnya dialihkan dari Negara ke pundak rakyat melalui asuransi social kesehatan (BPJS).
Belum ada komentar untuk "MERAIH KEMERDEKAAN HAKIKI"
Posting Komentar