Sejumlah kebijakan Dahlan Iskan kontroversial, DPR meradang

    Dahlan dianggap melanggar UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 19/2003 tentang BUMN.

    DPR pun mengajukan hak interpelasi. Ketua DPR, Marzuki Alie mendukung pengajuan interpelasi tersebut

    Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Dahlan Iskan Menteri BUMN, bisa dibilang kontroversial. Bahkan sampai membuat DPR meradang.

    Merdeka.com mencoba merangkum beberapa kebijakan Dahlan yang kontroversial.

    1. Penunjukan Dirut Merpati

    Menteri BUMN Dahlan Iskan menunjuk Rudy Setyopurnomo sebagai direktur utama Merpati pada pertengahan Mei tahun lalu. Penunjukan ini dinilai sebagai salah satu kebijakan Dahlan yang kontroversi. Sebab, Rudy pernah gagal membawa maskapai penerbangan Indonesia Airlines bisa bersaing dengan perusahaan maskapai nasional lainnya.

    Suara yang sama juga diutarakan oleh mantan pegawai Merpati. Sejak Rudy duduk sebagai nahkoda Merpati, konflik internal terus mencuat. Bahkan, mantan pegawai Merpati menyebut bahwa Rudy bisa menjabat sebagai orang nomor satu di Merpati karena kedekatan dengan Kementerian BUMN.

    “Katanya dia anak emas Pak Dahlan,” ujar mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines Sardjono Jhony Tjitrokusumo.

    2. Tak beri suntikan modal

    Perusahaan BUMN diharapkan bisa tumbuh mandiri tanpa terus bergantung pada suntikan modal negara. Sekiranya itu salah satu pertimbangan Dahlan Iskan sangat selektif memberikan suntikan modal berupa penyertaan modal negara (PMN).

    Tentu saja kebijakan ini menimbulkan kontroversi di kalangan perusahaan pelat merah yang selama ini lancar menerima jatah dari negara. Dahlan sempat menyebutkan bahwa ada 13 perusahaan BUMN yang meminta tambahan modal negara. Tapi ditolak mentah-mentah.

    Bahkan Dahlan mengancam akan memecat dirut perusahaan pelat merah tersebut jika masih meminta uang negara.

    “Saya langsung tegaskan saya minta dirut-dirut mencabut suratnya,” tegas Dahlan.

    Dahlan mengatakan akan membiarkan BUMN tersebut mati daripada harus mengucurkan dana dari pemerintah yang memang tidak sesuai aturan.

    “Jangan berharap dapat PMN, kecuali industri strategis persenjataan dan asuransi seperti Askrindo dan Jamkrindo, selebihnya tidak ada PMN. Saya tau teman teman meminta, kalau mau mati ya mati saja,” ucap Dahlan.

    3. Perusahaan sawit harus pelihara sapi

    Untuk mengurangi impor sapi dan mencapai swasembada daging, Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta PTPN yang bisnis intinya mengelola sawit, untuk ikut ternak sapi.

    Dalam pikiran Dahlan, memelihara sapi dalam kebun sawit tidak sulit karena pelepah sawit bisa jadi makanan sapi dan kotoran sapi bisa menjadi pupuk.

    Dalam ceritanya, Dahlan mengatakan rencana ini sempat menjadi polemik karen tidak ada ahli sapi di PTPN yang mengelola sawit tersebut. Walaupun demikian Dahlan tetap meminta PTPN sawit untuk ternak sapi.

    “Peternakan ini untuk mencukupi kebutuhan daging sapi secara nasional,” ucap Dahlan di Kantornya, Jumat (9/3)

    Akhirnya rencana Dahlan ini kandas karena dalam implementasinya Dahlan kesulitan untuk memperoleh bibit sapi. Padahal Dahlan menargetkan akan ternak sapi sebanyak 10.000 sapi.

    4. Hapus KRL ekonomi

    Dahlan sebagai pimpinan perusahaan pelat merah secara tidak langsung menyetujui rencana PT KAI untuk menghapus kereta atau KRL ekonomi relasi Serpong-Bekasi dan digantikan dengan commuter line. Dahlan berpendapat KRL ekonomi sudah uzur dan kerap rusak dan bahkan mogok di tengah lintasan.

    Dalam pandangannya, KRL ekonomi juga mengganggu kereta lainnya karena sering mogok. Kereta ekonomi yang dimaksud Dahlan adalah milik Kementerian Perhubungan. Dahlan meminta Kementerian Perhubungan membeli kereta baru jika ingin mempertahankan operasional KRL ekonomi.

    “Dalam setahun kemari (2012) rusaknya 1.200 sekian kali itu menjadi omongan masyarakat kereta kok rusak terus,” ucap Dahlan di Kantor PNM, Jakarta, Selasa (26/3).

    Menanggapi ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima langsung menentang kebijakan PT KAI dan Dahlan Iskan. Menurutnya PT KAI tidak berhak menghapus kereta ekonomi. Alasannya, dalam pengoperasiannya KAI mendapatkan penugasan negara dan juga KAI mendapat subsidi dalam bentuk PSO.

    Aria Bima mengaku juga tidak sependapat dengan Dahlan. Jika memang kereta tersebut sudah tua dan sering mogok hingga rajin rusak seharusnya pemerintah mengusulkan dana untuk memperbarui kereta menggunakan APBN.

    5. Tunjuk direksi BUMN tanpa mekanisme RUPS

    Belum lama menjabat sebagai Menteri BUMN, Dahlan langsung mendapat sorotan dan membuat DPR geram. Sebab, Dahlan mengeluarkan terobosan yakni mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor KEP-236/MBU/2011 yang mendelegasikan sebagian wewenang Menteri BUMN, selaku perwakilan pemegang saham BUMN dari pemerintah, kepada pejabat eselon 1, dewan komisaris, dan direksi BUMN.

    Melalui Kepmen ini, Dahlan melakukan pemangkasan birokrasi seperti penunjukan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme RUPS dan tanpa mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA). Cara Dahlan ini telah terjadi dalam kasus penunjukan langsung direksi PT Garuda Indonesia, PT Pelni, PT RNI, dan PT Perkebunan Nusantara III.

    “Sebenarnya tujuannya mempercepat proses, mempermudah pengambilan keputusan, penyederhanaan prosedur dan perbaikan birokrasi,” ucap Dahlan saat itu.

    Anggota DPR mulai meradang dengan kebijakan Dahlan tersebut. Dahlan dianggap melanggar UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 19/2003 tentang BUMN, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

    Atas kebijakan ini, DPR pun mengajukan hak interpelasi. Ketua DPR, Marzuki Alie mendukung pengajuan interpelasi tersebut sebagai pengawasan dan untuk meluruskan kesalahan Dahlan.

    “Membelinya saja harus persetujuan pemegang saham, melalui rapat tahunan. Kok, waktu menjualnya tidak melalui persetujuan pemegang saham. Nah itu yang ingin kami luruskan,” ujar Marzuki.

    Mrdkcom, Reporter : Idris Rusadi Putra, Rabu, 27 Maret 2013 06:26:00

Label artikel Dahlan Iskan | TOKOH judul Sejumlah kebijakan Dahlan Iskan kontroversial, DPR meradang ...By : PEDULI FAKTA

Ditulis oleh: Unknown - Kamis, 20 Maret 2014